Uncategorized

Yuzril Angkat Bicara, Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Tanpa Sanksi = Bukan Apa-Apa

Jakarta – Kurang maksimalnya landasan hukum pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB kebijakan Presiden RI Joko Widodo mengatasi pandemi virus Corona mendapat sorotan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menuding tiga undang-undang yang dimiliki Indonesia yang menjadi rujukan kebijakan PSBB. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, Undang-Undang Nonor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Ketiga undang-undang tersebut sangat tanggung untuk menghadapi pandemi virus Corona ini. Pemerintah enggan terbitkan Perppu,” kata Yusril.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini memandang Jokowi perlu menerbitkan Perppu yang lebih inklusif untuk menghadapi pandemi virus Corona. Karna Indonesia belum memiliki peraruran perundang-undangan yang mengatur soal sanksi pelanggaran PSBB semacam ini.

“Terkait soal sanksi, Permenkes memang tidak bisa disalahkan. Sanksi pidana misal, pelanggarnya dipenjara 1 tahun, atau dikurung 3 bulan, atau didenda Rp 1 miliar, itu hanya bisa diatur dalam UU. PP tidak bisa mengatur sanksi pidana, apalagi Permenkes. Nah, celakanya UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini. Itu sebabnya sejak lebih sebulan yang lalu saya katakan sebaiknya Presiden terbitkan Perppu yang komprehensif untuk menghadapi Corona,” tutur Yusril.

Memang kini sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PSBB yang diterbitkan Jokowi. Namun dua peraturan itu tak bisa mengatur soal sanksi pidana yang melanggar kebijakan PSBB. Negara butuh aturan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam PSBB, utamanya soal sanksi.

“Dalam Permenkes diatur tentang keharusan daerah bekerjasama dengan aparat keamanan dalam hal ini polisi. Tetapi, apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU, kecuali diberlakukan karantina wilayah. Sekarang ini Kapolri sudah keluarkan maklumat, tetapi maklumat itu sejatinya adalah sebuah ‘pengumuman’ tentang sesuatu, bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, dan seterusnya,” tutur Yusril.

Menurut pendapat Salman Alfarisi S.H. salah satu lawyers muda jawa timur yang teegabung di Law Office Hermawan S.H Consultant and Partner mengenai PSBB, peraturan karet. Kebijakan dikeluarkannya PSBB tidak efektif, jika tidak ada kepastian hukum. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa pembuatan undang-undang harus dimuat beberapa asas, salah satunya kepastian hukum.

Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat dimaknai sebuah ketegasan jika aturan tersebut dilanggar. Karena ketentuan pidana tidak mutlak, sehingga tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut.

Jadi kebijakan seperti PSBB ini harus dibarengi sanksi pidana karena seperti tujuan awal dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk keselamatan ummat.

Penulis Salman S.H.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close