Uncategorized

Sosialisasi UU No. 15 Tahun 2019 melalui Pendekatan Omnibus Law

Bandung jarrakposjawa.com– Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan Sosialisasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui pendekatan Omnibus Law. (27/2)

Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Seperti harapan Presiden Joko Widodo Oktober 2019 silam, Omnibus Law diharapkan menjadi payung hukum Cipta Lapangan Kerja untuk generasi muda, terutama mudahnya berinvestasi.

Dalam Laporannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Liberti Sitinjak menyampaikan Sosialisasi melalui Pendekatan Omnibus Law ini diharapkan dapat memudahkan dalam berinvestasi dan bisa menyederhanakan beberapa aturan terutama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Produk Hukum yang dilahirkan harus dapat tingkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi”, Bambang Rantam. S Sekjen Kemenkumham RI dalam acara tersebut.

Seperti tema sosialisasi ini, pada kesempatan tersebut dilaksanakan Penandatangan Nota Kesepakatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019 melalui pendekatan Omnibus Law dalam rangka meningkatkan Investasi di Daerah.

penulis : salman alfarisi S.H.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close