Politik

Setelah “Bebas 5 Tahun” Mantan Koruptor Boleh Maju Pilkada

JAKARTA – JARRAKPOSJAWA.COM – Melalui Putusan No. 56/PUU-XVII/2019, MK memberlakukan kembali empat syarat kumulatif larangan bagi mantan narapidana (napi) dengan ancaman 5 tahun penjara—termasuk tindak pidana korupsi—untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti pernah tertuang dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009.

Syarat itu adalah bukan untuk jabatan publik yang dipilih, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana, terbuka menyatakan jati diri sebagai mantan terpidana, dan bukan pelaku kejahatan berulang (residivis).

Donald memuji pula pertimbangan MK untuk menjadikan fakta empiris sebagai dasar pemberlakuan jeda 5 tahun. Bukti konkret itu semisal kasus Bupati Kudus M. Tamzil yang baru bebas dari pidana korupsi pada 2015, tetapi dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati Kudus 2018.

BACA JUGA : “Napi Lansia” Akan Diberikan Pembebasan Bersyarat

“Menurut saya ini landmark decision, putusan penting yang tidak hanya bicara pemberantasan korupsi tapi demokrasi. Kami menilai putusan ini progresif,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz usai sidang pengucapan putusan di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Namun, syarat kumulatif tersebut berubah menjadi alternatif lewat Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015. Bekas terpidana tidak lagi dibatasi jeda 5 tahun, tetapi dapat mencalonkan diri cukup dengan mengumumkan pernah terpidana kepada publik.

Menyadari fakta empiris berulangnya tindak pidana oleh bakas narapidana, MK kemudian mengembalikan syarat dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009 sehingga mengubah isi Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada. Bedanya, jeda 5 tahun tidak berlaku bagi bekas napi tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik.

Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 kemudian diadopsi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Bunyinya, ‘tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap atau bagi mantan narapidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana’.

Donald Fariz menegaskan bahwa putusan MK tersebut berlaku sejak dibacakan. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti mengubah kembali PKPU No. 18/2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah agar dapat diterapkan dalam Pilkada 2020.

Jarrakposjawa.com/Botski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *