Uncategorized

Protokol PSBB Keok Lawan Mahasiswa

Www.jarrakposjawa.com Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di Surabaya dan dua kota penyanggahnya yaitu Sidoarjo dan Gresik mulai 28 April 2020, dimulai dengan penghentian kegiatan yang menimbulkan kerumunan hingga penutupan perbatasan kota maupun jalan masuk kampung.

Semua aturan pembatasan ini di atur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Surabaya, peraturan ini mencakup segala aspek termasuk para penyedia makanan dan minuman.

Pengelola usaha penyedia makanan dan minuman diminta melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak fisik minimal 1 meter dan menerapkan higiene sanitasi pangan. Selain itu, pengelola usaha juga diminta menyedikan alat bantu, seperti sarung tangan atau penjepit makanan untuk meminimalisir kontak langsung dengan makanan siap saji.

Namun hal yang menarik simpati terjadi pada hari Minggu (2/5/2020) pukul 21.00 di wilayah Letjend Sutoyo, Bungurasih Surabaya, warung bebek milik seorang warga bernama tukimin digrebek oleh petugas gabungan dipaksa tutup.

Dengan dalih PSBB petugas yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP melarang warung buka. Bertepatan putra pemilik warung seorang mahasiswa di UNIVERSITAS BHAYANGKARA surabaya. Mahasiswa ini tersentak bertanya, beberapa point kepada petugas protokol.

Sebab apa yang diterapkan oleh petugas gabungan ini merupakan karantina wilayah bukan PSBB, lantaran meminta penutupan warung makan. Sesuai dengan Perbup No. 32 Tahun 2020 atas perubahan Perbup No. 31 Tahun 2020 tentang PSBB Sidoarjo, dimana tidak dimuatnya larangan membuka layanan penyedia makanan dan minuman. Dengan kata lain, dalam PSBB ini warung makan masih diizinkan untuk buka dan hanya melayani take away.

“Kalian diberikan kewenangan apa untuk menutup tempat warung makan? ini PSBB bukan karantina wilayah, jangan-jangan kalian tidak tahu tentang ketentuan umum PSBB”, tegas Antor, mahasiswa yang juga aktif di Organisasi HIMASA ini.

Tengah diwawanca oleh jarrakposjawa.com Menurutnya, “Jika pemerintah memberlakukan karantina wilayah seperti yang diterapkan oleh petugas gabungan di lapangan, maka pemerintah wajib memberikan pengamanan sosial, baik kepada masyarakat maupun hewan ternak.

Dan anehnya Dasar PSBB ini mengacu pada Permenkes No.9 thn 2020, ketentuan tersebut dirasa bertentangan dengan HAM yang diatur dalam pasal 28 Ayat 2 UUD 1945 atau UU No. 39 tahun 1999. Ironis Undang-Undang dibawah menguji UU diatasnya, yaitu UUD 1945

Penulis : Salman S.H.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close