Uncategorized

Pemkot Surabaya Tak Perlu Jadi Superman

Surabaya, Terapkan Karantina Wilayah

Jarrakposjawa.com — Selain memberlakukan kawasan tertib ‘physical distancing’ atau jaga jarak secara fisik pada tanggal 27-29 Maret 2020 di dua jalan tertentu, Pemerintah Kota Surabaya berencana akan mengeluarkan kebijakan karantina wilayah sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona baru (Sars-CoV-2) yang menyebabkan COVID-19.

Sebelumnya Risma menolak Lockdown (16/3) pada rapat koordinasi dengan para pelaku usaha dan jasa transportasi. Namun kini kebijakan karantina hendak dikeluarkan, sebenarnya sebelum melakukan tindakan ada baiknya mengenal istilahnya terlebih dahulu.

Lockdown merupakan protokol darurat yang biasanya mencegah orang meninggalkan suatu area. Isolasi adalah langkah memisahkan orang sakit yang memiliki penyakit menular dari orang yang tidak sakit. Sedangkan karantina merupakan langkah memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang diduga memiliki penyakit menular untuk melihat apakah mereka benar-benar terinfeksi.

Sebaiknya pemerintah jangan mensuplai kepanikan lagi. Apalagi kepanikan yang disebabkan ketidakmampuan menghitung dan mempersiapkan teknis kebijakan. Ini Indonesia, bukan Krypton (dalam film ‘Superman’). Dan tidak ada yang harus menjadi ‘Superman’.

Pemerintah Kota Surabaya harus lebih konsisten dalam mengambil sikap agar masyarakat tidak bingung bagaimana mamatuhinya, kebijakan awal tolak Lockdown, sekarang keluarkan kebijakan karantina.

Siang ini, Jakarta yang kita ketahui bersama sebagai pusat kota paling banyak jumlah korban akibat covid-19, atas permintaan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina di Jakarta ditolak, mengapa? Presiden Joko Widodo memilih menerapkan kebijakan perbatasan sosial berskala besar.

Masyarakat sadar, yg menjerit kala wabah seperti ini adalah orang berstatus menengah ke atas, orang status bawah biasa saja. Bahkan tingkat kesadaran secara kolektif muncul dari kalangan menengah ke bawah. Pembodohan yang terus bermunculan dari sikap yang tidak cukup peka dalam menyikapi.

Kebijakan sebelumnya, Polrestabes Surabaya menerapkan kawasan tertib ‘physical disntancing’ di Jalan Raya Darmo dan Jalan Tunjungan hari Jumat, Sabtu dan Minggu pada jam tertentu dengan tidak memperbolehkan kendaraan melintas atau orang berkumpul guna mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19.

Terbaru ini, Pemkot Surabaya berencana akan mengeluarkan kebijakan karantina wilayah yang bermaksud mencegah kendaraan maupun warga yang masuk ke Surabaya.

Berlaku bagi yang tidak memiliki kepentingan dasar. Seperti tenaga medis, tenaga pemerintahan, kendaraan yang mengangkut bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta kendaraan yang mensuplai makanan.

“Kebijakan ini diambil hanya plat L (Surabaya) nanti yang diperbolehkan masuk atau mungkin kalau dia bukan plat L tapi dia punya KTP Surabaya. Dan untuk (driver-ojek) online juga kita batasi, kita lakukan seleksi ketat keperluannya apa,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 Maret 2020.

Menurut Irvan, kebijakan karantina wilayah ini tengah dirumuskan Forum Pimpinan Daerah Kota Surabaya. Namun dia memastikan, kebijakan itu akan segera dilaksanakan dalam minggu ini.

Ada 19 pintu masuk ke Kota Surabaya yang akan dijaga, sebagai berikut:
-Yaitu Stadion Gelora Bung Tomo (Pakal)
-Terminal Tambak Oso (Benowo)
-Dupak Rukun (Asemrowo)
-Kodikal (Pabean)
-Mayjen rumah pompa (Dukuh Pakis)
-Gunungsari (Jambangan)
-Kelurahan Kedurus (Karang Pilang)
-Masjid Agung (Kecamatan Gayungan)
-Jeruk (Lakarsantri)

Selain itu akses lainnya ada di
-Benowo Terminal (Pakal)
-Tol Simo (Sukomanunggal)
-Mal City of Tomorrow (Dishub)
-MERR Gunung Anyar (Gunung Anyar)
-Suramadu (Kec. Kenjeran)
-Rungkut Menanggal (Gunung Anyar)
-Wiguna Gunung Anyar Tambak (Gunung Anyar)
-Margomulyo (Tandes)
-Pondok Chandra (Gunung Anyar)
-Driyorejo

Mengingat, Pemerintah Kota/Kabupaten di berbagai wilayah tidak perlu terlalu latah untuk kemudian mengambil sikap secara sepihak, kita tunggu intruksi Presiden. Indonesia diambang batas dalam sektor ekonomi kerakyatan, Presiden lebih tau sikap apa yang harus dilakukan.

Penulis : Salman Alfarisi S.H

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close