Uncategorized

Lahan Basah Masih Menjadi Prioritas Kejati Jatim

Surabaya, Jarrakposjawa.com — Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mohamad Dofir, menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print -911/M.5/Fd.1/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan preservasi rehabilitasi jalan Bangkalan – Tanjungbumi – Pamekasan – Sumenep tahun anggaran 2019.

Bahkan, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jatim, Rudy Irmawan, telah mengirimkan surat bantuan pemanggilan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII, Achmad Subki, No. B-3884/M.5.5/Fd.1/07/2020 tertanggal 09 Juli 2020, untuk meminta keterangan tiga orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rabu (15/07/2020).

Berdasarkan informasi di laman lpse.pu.go,id lelang preservasi jalan Bangkalan – Tanjungbumi – Pamekasan – Sumenep ini merupakan Paket Ketiga yang dimenangkan oleh PT. Jatiwangi dengan harga penawaran sebesar Rp 28.844.146.650 dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 32.130.500.000.

Penyelidikan tetap dilakukan oleh Kejati Jatim meski anggaran telah menyusut, ini menjadi keuntungan bagi keuangan negara. Ditengah ketidakwenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan.

Pengacara senior OC Kaligis pernah menyindir bahwa Kejaksaan hanya menyidik perkara basah yang menggiurkan saja. Kaligis pernah menyinggung masalah ini dalam tulisan ilmiah di Pascasarjana Universitas Padjadjaran bandung, yang kemudian dibukukan menjadi ‘Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi’.

Tudingan ini jelas bukan tanpa dasar, sebagai pengacara senior, telah banyak kasus yang telah Kaligis selami.

Ketidakwenangan Kejaksaan untuk menyidik kasus korupsi diperkuat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP.
Pasal itu menyatakan: Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.  

Dalam pasal ini jaksa hanya boleh menyidik korupsi selama dua tahun sejak KUHAP diundangkan. KUHAP diundangkan tahun 1981, seharusnya tahun 1983 harusnya sudah tidak berlaku lagi.

Hal ini dibuktikan dengan penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penerimaan uang sewa lahan negara yang menjerat seorang pengusaha ternama keturunan Tionghoa di Sulsel, Soedirjo Aliman alias Jentang sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) baru ini. (29/1/2020)

Penulis : Salman Alfarisi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close