Uncategorized

Kanwil Kemenkumham Jabar Sosialisasikan UU No. 15 Tahun 2019 agar Tak Saling Tumpang Tindih

BANDUNG – Menkumham RI melalui Sekjen Kemenkumham RI Bambang Rantam. S pagi ini (27/2) di Hotel Intercontinental Bandung secara resmi membuka acara Sosialisasi Pengharmonisan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyelenggarakan acara Sosialisasi kepada 27 Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dimana dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 15 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis bagi Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Wali Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 99A Undang-Undang 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa selama Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bambang Rantam. S dalam sambutannya menyampaikan Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak asasi Manusia di seluruh Indonesia harus bisa menyelaraskan peraturan antara Pusat dan Daerah sehingga dalam penerapannya tidak saling berbenturan sesuai dengan yang di amanatkan Presiden R.I Joko Widodo.

“Lakukan penataan regulasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah pembangunan di daerah. Hal tersebut juga menjangkau regulasi sampai peraturan desa atau yang setingkat. Penataan peraturan diperlukan karena banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain antara peraturan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Presiden”.

“Sinergitas dan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pembentukan Peraturan Daerah yang baik. Ini merupakan satu hal bagian yang terpenting dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dan diharapkan peraturan daerah yang dihasilkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Investasi serta mensejahterakan masyarakat di Pusat maupun Daerah”. tutup Bambang.

editor : salman

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also

Close
Close