Uncategorized

Bank, Koperasi, Lembaga Pendanaan, Fintech Membodohi Masyarakat

Presiden Joko Widodo dalam teleconference (24/3/2020) menyampaikan kebijakan relaksasi kredit kepada para pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak oleh penyebaran virus corona atau wabah Covid-19. Kami kira ini menjadi kebijakan puncak dalam meringankan beban masyarakat.

Relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan kredit sampai dengan satu tahun hingga penurunan bunga. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical.

Namun berbeda dengan pengalaman seorang Ibu Rumah Tangga di Cileduk ini. Alih-alih mendapatkan keringanan atau restrukturisasi dari pihak leasing, akan tetapi keapesan yang diperoleh.

Beberapa hari kemudian sejak keluar kebijakan relaksasi kredit dari Pemerintah, Ibu Rahma (nama samaran) berinisiasi mengajukan restrukturisasi kepada lembaga pendanaan WOM FINANCE.

Pada tanggal 13 April 2020, Ibu Rahma mengajukan keringanan pembayaran kepada pihak leasing WOM FINANCE. Yang sebelum itu Ibu Rahma telah melakukan pembayaran angsuran selama 5 kali, dalam setiap angsuran ia membayar sebesar Rp 565.000/bulan dari tenor 17 bulan.
Ibu Rahma ditemui oleh Financial Consultant (FC) wilayah.

FC tersebut menyarankan ibu Rahma membayar satu angsuran terlebih dahulu agar dapat diajukannya restrukturisasi. Pihak FC membuat sebuah surat perjanjian baru atas pembayaran satu angsuran itu, dengan judul ‘Amandemen/Perjanjian Pembayaran’. FC meminta Ibu Rahma tanda tangan diatas materai. Ibu Rahma pun menandatanganinya.

Bagi masyarakat awam seperti Ibu Rahma, mengikuti semua prosedur yang dijelaskan oleh FC. Ketika sudah ditandatangani, FC menjelaskan bahwa tenor angsuran dan jumlah angsuran yang berubah. Ibu Rahma terkejut dengan perubahan estimasi hutang pokok dan bunga yang baru.

Ibu Rahma merasa dirugikan oleh surat perjanjian baru ini, kemudian Ibu Rahma meminta dibatalkannya perjanjian tersebut. Naas, FC hanya menjawab bahwa pembayaran baru sudah dimasukkan sistem, jadi tidak dapat dirubah.
Pada tanggal 17 April 2020, pihak FC lapangan mengantar salinan surat perjanjian tersebut ke rumah Ibu Rahma. Yang berisikan pokok tagihan sebagai berikut, mari kita perhatikan.

-Perubahan Hutang Pokok : Dari Rp 5,509,778.79 Menjadi Rp 6,077,778.79

-Perubahan Bunga : Dari Rp 1,306,221.21 Menjadi Rp 2,184,221.21

-perubahan Angsuran : Dari Rp 568,000.00 Menjadi Rp 459,000.00

-Perubahan Tenor : Dari 17 Bulan Menjadi 23 bulan

-Perubahan Tanggal : Dari Tanggal 7 Setiap Bulannya Menjadi Tanggal 13 Setiap Bulannya
Angsuran Yang Sudah Masuk : 5 Bulan Dari 17 Bulan dianggap hangus/dianggap tidak pernah melakukan pembayaran angsuran

Nilai angsuran diperkecil, bunga dinaikkan, pokok hutang menjadi bertambah, tenor bertambah, perubahan tanggal yang diundur. Diberi judul ‘restrukturisasi’ tidak salah. Namun bukan keringanan yang diberikan, melainkan sebuah pembodohan.

Hal ini kerap terjadi ditengah masyarakat, keberadaan Peraturan OJK, kebijakan relaksasi pemerintah, tidak menjadi patokan bagi Lembaga Pendanaan, Koperasi, bahkan Bank sekalipun. Ironis dan menyedihkan.

Jika begitu adanya, ketimpangan terjadi dimana-mana, pemangku kebijakan seperti tidak mau tau-menahu. Penulis mengajak kepada segenap masyarakat untuk lebih sadar akan keberadaan hukum ditengah kita. jika perlu, kita lakukan pinjaman tanpa harus membayarnya.

Dari hulu sampai hilir keberadaan Lembaga Pendanaan, Bank, Koperasi dan Financial Technologi maupun semacamnya bukan membantu perkembangan ekonomi masyarakat, melainkan memeras secara sistem, menindas secara aturan.

Pembludakan bunga terjadi dimana-mana. kebijakan sepihak diambil dengan dalih pemenuhan kewajiban atas tanggungan. Cukup marak keberadaan ketimpangan ini di wilayah Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya.

Jika kita simak banyak sekali kerja mereka yang menyimpang dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lalu muncul pertanyaan dari masyarakat, apa tugas OJK selama ini jika masih membiarkan Lembaga Pendanaan banyak membodohi masyarakat.

Apakah Pemerintah kecolongan atau ada semacam pembiaran. Patut diduga OJK terlibat dalam sekandal Pembodohan ini. Buktinya masih banyak Lembaga Pendanaan, Bank, Koperasi menagih debitur disaat pandemi Covid-19 tanpa sanksi yang tegas.

Sumbangan moril Penulis,
Menyarankan kepada masyarakat, jika menemukan fenomena semacam ini agar tidak memenuhi kewajiban tanggungan apapun, jika hal itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun tidak bertentangan dengan POJK.

Setiap kita berhak untuk tidak membayar angsuran maupun hutang di Perbankan, Koperasi, Lembaga Pendanaan, dan Financial Tecnologi. Seluruhnya masuk dalam ranah Perdata, bukan Pidana. Jadi masyarakat tidak perlu takut sekalipun tidak memenuhinya.

Karena sesuai Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya mengatakan bahwa, “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

Salman Alfarisi S.H. (Law Is Command)

Related Articles

1 thought on “Bank, Koperasi, Lembaga Pendanaan, Fintech Membodohi Masyarakat”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close